TEKNOBUZZ – Sekitar dua minggu lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor operasional Meta di Jakarta dan memimpin langsung sidak tersebut pada Rabu (04/03/2026) lalu.
Saat sidak tersebut, Meutya didampingi Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Irjen Pol. Alexander Sabar, Deputi VI BIN Irjen Pol. Heri Armanto Sutikno, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan serta Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam Marsma TNI Budi Eko Pratomo, Komandan Pengendalian Konten Satsiber TNI Kolonel Adm. Gusti Sopyannur, dan perwakilan Bareskrim Polri Kombes Pol. Dadan Wira Laksana.
Langkah tegas ini merupakan respon langsung terhadap belum optimalnya penanganan konten di platform Meta, termasuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dalam membendung gelombang judi online, disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK).
Melalui sidak ini, Menkomdigi memberikan peringatan keras atas rendahnya tingkat kepatuhan Meta terhadap regulasi nasional.
Baca juga: Sidak Kantor, Menkomdigi Ultimatum Meta Atas Pembiaran Konten Disinformasi
Kini, Meta mengirimkan pejabat kebijakan publik regionalnya yang diutus oleh kantor global Meta untuk membahas mengenai peningkatan kepatuhan Meta terhadap regulasi digital di Indonesia. Rafael Frankel, Director of Public Policy, Meta Southeast Asia, menemui Menkomdigi Meutya Hafid.
Dalam pertemuan tersebut, Menkomdigi menegaskan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi regulasi nasional dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak. Menkomdigi menyambut pertemuan dengan Meta untuk memastikan komitmen tersebut.
Meta juga memahami kekhawatiran di bidang disinformasi khususnya sektor kesehatan yang amat masif serta hoaks di bidang keuangan dalam bentuk scam yang amat marak.
“Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik dan akan dan harus ada perbaikan. Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia, termasuk penguatan sistem perlindungan pengguna dan mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara platform dan pemerintah,” ujar Meutya, dalam keterangan resminya, seperti dikutip situs resmi Komdigi.
Menurut Meutya, Pemerintah Republik Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital, namun prinsipnya jelas, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku.
