TEKNOBUZZ – Pemblokiran sementara situs Archive.org oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memicu perdebatan publik. Sekedar informasi, archive.org adalah situs web Internet Archive yang sudah berdiri sejak tahun 1996 dan berlokasi di San Fransisco, California, Amerika Serikat.
Perpustakaan digital nirlaba ini menyediakan penyimpanan permanen serta akses publik bebas untuk koleksi bahan digital. Selain itu, perpustakaan digital nirlaba ini menyediakan situs web, musik, gambar bergerak, dan buku.
Namun di balik kebijakan ini, terdapat urgensi hukum dan perlindungan digital yang tak bisa diabaikan. Dalam artikel ini, TEKNOBUZZ mengulas alasan kebijakan tersebut dari sudut pandang perlindungan masyarakat dan kedaulatan digital Indonesia.
Langkah Terukur demi Keamanan Ruang Digital
Pemblokiran Archive.org bukan keputusan impulsif. Menurut Alexander Sabar, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi dalam keterangan resminya, pemblokiran dilakukan setelah beberapa kali komunikasi resmi dengan pengelola platform Archive.org, namun tidak direspons. “Kami tidak pernah tiba-tiba langsung blokir stius atau platform, tanpa berdiskusi dulu dengan pihak pembuatnya dan pihak lain. Ada proses panjang yang kami tempuh, termasuk memberikan waktu kepada platform untuk merespons dan menindaklanjuti temuan kami,” ujarnya.
Konten Judol dan Pornografi Jadi Pemicu Utama
Penemuan konten bermuatan perjudian online (judol) dan pornografi menjadi faktor utama tindakan ini. Dua jenis konten tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam UU ITE dan berisiko merusak generasi muda. “Kami punya mandat untuk menertibkan ruang digital dari paparan konten berbahaya,” ungkap Alexander.
Bukan Permusuhan, Tapi Teguran
Kemkomdigi menyebut tindakan pemblokiran sebagai bentuk eskalasi komunikasi, bukan permusuhan terhadap platform. “Langkah ini diambil agar platform lebih serius menanggapi regulasi domestik, seperti yang kami lakukan juga pada YouTube dan TikTok,” jelas Alexander.
Potensi Pelanggaran Hak Cipta Juga Disorot
Selain konten negatif, Archive.org juga menyimpan materi yang berpotensi melanggar hak cipta. Buku, film, hingga perangkat lunak tanpa izin bisa merugikan industri kreatif dalam negeri. “Negara tak bisa diam jika karya anak bangsa diarsipkan tanpa izin,” kata Alexander.
Belajar dari Praktik Global
Pemblokiran platform digital bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara seperti Tiongkok, Rusia, India, dan Turki juga pernah mengambil langkah serupa terhadap Internet Archive.
“Ini bagian dari penegakan kedaulatan digital, bukan hal luar biasa. Kalau platform Archive.org bisa patuh di negara lain, mereka juga harus mematuhi segala aturan di Indonesia,” tegas Alexander.
Komitmen pada Dialog dan Pemulihan Akses
Alexander memastikan bahwa pemblokiran bersifat sementara. Jika Archive.org memperbaiki konten dan memperkuat moderasi, akses bisa dibuka kembali. “Kami lebih memilih komunikasi daripada sanksi. Tapi jika dialog tak berjalan, tindakan harus diambil,” pungkasnya.
Kebijakan pemblokiran Archive.org oleh Kemkomdigi menjadi langkah untuk menjaga etika digital dan hukum nasional. Dengan pendekatan yang tegas namun terbuka untuk dialog, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menata ruang digital yang aman dan adil.
