TEKNOBUZZ – Ketergantungan terhadap layanan cloud, jaringan telekomunikasi, serta sistem otomatisasi dinilai dapat menciptakan risiko sistemik ketika terjadi kegagalan pada salah satu komponen penting.
Rentetan gangguan infrastruktur digital global yang terjadi dalam waktu berdekatan belakangan ini menjadi peringatan serius bagi Indonesia mengenai rapuhnya fondasi teknologi yang menopang berbagai layanan publik dan aktivitas ekonomi.
Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menilai, perkembangan tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi strategi keamanan dan ketahanan siber nasional. Terlebih, infrastruktur digital kini menjadi tulang punggung berbagai sektor strategis, mulai dari keuangan, transportasi, energi, hingga layanan pemerintahan.
Dalam pandangan Ardi Sutedja K., Ketua sekaligus salah satu pendiri ICSF, rangkaian insiden global dalam kurun waktu 48 jam menunjukkan bahwa gangguan teknologi yang bermula dari persoalan teknis dapat berkembang menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan keselamatan publik.
Salah satu peristiwa yang disoroti adalah gangguan masif pada layanan komputasi awan global yang diikuti penghentian sementara penerbangan secara nasional di Amerika Serikat oleh Federal Aviation Administration (FAA) akibat kegagalan komunikasi internal.
Meski kedua insiden tersebut dipastikan tidak memiliki keterkaitan langsung, menurut Ardi, kemunculannya dalam waktu berdekatan memperlihatkan besarnya ketergantungan peradaban modern terhadap infrastruktur digital.
Dampaknya bahkan berpotensi melampaui sektor teknologi. Gangguan pada sistem digital dapat merambat ke rantai pasok logistik, stabilitas finansial, operasional transportasi, hingga kedaulatan nasional.
Ancaman bukan hanya serangan siber
ICSF menilai paradigma keamanan siber nasional perlu mengalami perubahan. Ancaman terhadap infrastruktur kritis tidak lagi hanya berasal dari serangan siber yang disengaja, seperti spionase dan kejahatan digital, tetapi juga dari kerentanan struktural akibat kompleksitas teknologi.
Ketergantungan pada satu penyedia infrastruktur cloud, otomatisasi berlapis, serta integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan objek vital nasional dapat menciptakan titik kegagalan tunggal atau single point of failure.
Dalam kondisi tersebut, kegagalan satu komponen teknologi berpotensi melumpuhkan sistem lain yang saling terhubung.
Risiko ini semakin besar ketika jaringan teknologi informasi (Information Technology/IT) terintegrasi dengan teknologi operasional (Operational Technology/OT), terutama pada sektor energi, kelistrikan, dan penerbangan.
Sistem seperti SCADA dan Distributed Control System (DCS), misalnya, memiliki peran penting dalam mengendalikan proses operasional industri. Gangguan terhadap sistem tersebut bukan hanya berpotensi menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga mengancam keselamatan operasional.
Karena itu, pendekatan keamanan yang hanya mengandalkan perlindungan perimeter dinilai tidak lagi memadai.
Multi-cloud hingga Zero Trust menjadi kebutuhan
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, ICSF mendorong transformasi manajemen krisis nasional melalui penerapan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis ketahanan multi-domain.
Indonesia dinilai perlu memiliki pemetaan menyeluruh terhadap ketergantungan teknologi pada infrastruktur kritis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penerapan Software Bill of Materials (SBOM), yakni dokumentasi komponen perangkat lunak yang digunakan dalam suatu sistem.
SBOM memungkinkan organisasi mengidentifikasi komponen pihak ketiga, termasuk pustaka perangkat lunak terbuka (open-source libraries), sehingga potensi kerentanan dalam rantai pasok perangkat lunak dapat diaudit lebih baik.
Selain itu, diversifikasi arsitektur digital melalui pendekatan multi-cloud juga perlu diperkuat. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap satu penyedia layanan cloud sehingga organisasi memiliki alternatif ketika salah satu infrastruktur mengalami gangguan.
ICSF juga menekankan pentingnya penerapan arsitektur Zero Trust untuk mengamankan integrasi jaringan IT dan OT. Pendekatan ini menempatkan verifikasi sebagai prinsip utama, sehingga setiap akses ke sistem dan sumber daya harus melalui proses pemeriksaan, bukan otomatis dipercaya hanya karena berasal dari jaringan internal.
Dari sisi standar keamanan, ICSF mendorong integrasi standar internasional seperti IEC 62443 untuk sistem otomasi dan kendali industri serta ISO 27019 untuk keamanan informasi pada sektor utilitas energi ke dalam regulasi nasional yang mengikat.
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dinilai mendesak
Selain aspek teknologi, persoalan regulasi juga menjadi perhatian utama ICSF.
Ardi menilai, lanskap regulasi keamanan siber Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Di antaranya adalah aturan yang terfragmentasi dan berjalan sektoral, pendekatan kepatuhan yang cenderung administratif atau sekadar memenuhi daftar persyaratan (tick-box compliance), serta belum adanya payung hukum yang komprehensif.
Untuk itu, ICSF memandang pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sebagai kebutuhan mendesak.
Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ego sektoral melalui mekanisme koordinasi dan komando yang lebih terpusat, sekaligus menggeser pendekatan keamanan siber dari sekadar pemenuhan administrasi menjadi ketahanan operasional yang nyata.
Regulasi ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum dalam mitigasi risiko rantai pasok teknologi asing yang digunakan untuk menopang infrastruktur kritis nasional.
Namun, penguatan regulasi tidak cukup tanpa kesiapan teknis di lapangan. ICSF turut menyoroti perlunya mekanisme fail-safe yang deterministik dan terisolasi dari jaringan internet publik.
Termasuk di dalamnya adalah kesiapan jalur komunikasi manual yang dapat beroperasi secara otonom ketika sistem digital utama mengalami kelumpuhan.
Langkah tersebut penting agar objek vital nasional tetap dapat menjalankan fungsi esensial meskipun infrastruktur digital mengalami gangguan besar.
Kedaulatan digital menjadi fondasi ketahanan nasional
Bagi ICSF, rangkaian gangguan global tersebut harus menjadi studi kasus strategis bagi Indonesia untuk mengevaluasi kesiapan menghadapi krisis digital.
Ketahanan infrastruktur kritis tidak dapat dibangun hanya melalui investasi teknologi atau penguatan sistem keamanan siber secara parsial. Diperlukan kolaborasi erat antara regulator, pelaku industri, dan komunitas keamanan siber untuk membangun ekosistem yang tangguh dan adaptif.
Ardi menegaskan bahwa kedaulatan digital pada abad ke-21 merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan sebuah negara.
Di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi global, kemampuan Indonesia menjaga keberlangsungan infrastruktur digitalnya sendiri akan menjadi faktor penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, kepatuhan hukum, dan keselamatan masyarakat.
Dengan demikian, pertanyaan yang perlu dijawab bukan lagi apakah Indonesia akan menghadapi gangguan infrastruktur digital, melainkan seberapa siap negara ini bertahan ketika gangguan tersebut benar-benar terjadi.


