TEKNOBUZZ – Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan akselerasi yang signifikan. Menurut laporan e-Conomy SEA 2025 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai transaksi bruto (Gross Merchandise Value / GMV) ekonomi digital Indonesia telah mencapai USD 100 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan akan melonjak hingga USD 180 miliar pada tahun 2030.
Pertumbuhan pesat pada fase berikutnya ini dipastikan akan digerakkan secara masif oleh adopsi teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence / AI). Bagi korporasi dan pelaku usaha di Indonesia, pertanyaan mendasar saat ini bukan lagi sekadar apakah akan mengadopsi AI, melainkan bagaimana mengoperasikan dan mengintegrasikannya untuk menghasilkan nilai bisnis nyata yang bertahan lama.
Ambisi Tinggi vs. Realisasi Nilai yang Belum Merata
Ambisi para pemimpin bisnis di Indonesia untuk mengejar peluang berbasis AI tergolong sangat agresif. Hasil PwC’s 29th Global CEO Survey mencatat bahwa 75% CEO di Indonesia berniat mengejar peluang pertumbuhan di luar lini bisnis inti perusahaan dalam tiga tahun ke depan. Angka ini jauh melampaui rata-rata CEO di kawasan Asia Pasifik yang berada di level 37%.
Meski demikian, penciptaan nilai (value creation) nyata dari investasi AI masih menghadapi tantangan:
- Pertumbuhan Pendapatan: Sekitar 20% (1 dari 5) CEO di Indonesia mengaitkan AI secara langsung dengan kenaikan pendapatan.
- Efisiensi Biaya: Lebih dari 25% (1 dari 4) CEO melaporkan adanya penghematan biaya berkat AI.
- Kedua Manfaat Sekaligus: Hanya 10% (1 dari 10) CEO yang berhasil merasakan kedua dampak tersebut secara bersamaan (pendapatan naik sekaligus efisiensi biaya).
Kesenjangan Fondasi: Niat Bergerak Lebih Cepat Dibandingkan Eksekusi
Ketimpangan hasil investasi AI ini bermula dari belum kuatnya fondasi praktis di dalam organisasi. Studi PwC menunjukkan adanya kesenjangan (gap) mendasar antara kesiapan budaya dan formalisasi tata kelola:
- 63% organisasi di Indonesia telah memiliki budaya yang mendukung AI.
- 57% organisasi mampu mengintegrasikan AI ke dalam bisnis.
- Hanya 36% organisasi yang telah memformalkan proses tata kelola AI yang bertanggung jawab (Responsible AI).
Ketika penggunaan AI bergeser dari sekadar eksperimen terisolasi menjadi bagian dari operasional harian yang kritikal, potensi risiko operasional dan ancaman siber pun ikut meluas secara eksponensial.
Ancaman Siber Masif: 185 Potensi Serangan Setiap Detik
Kebutuhan akan resiliensi siber kini bukan lagi sekadar domain departemen IT semata, melainkan kebutuhan bisnis yang amat mendasar. Sepanjang tahun 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendeteksi sekitar 5,2 miliar anomali lalu lintas siber di Indonesia.
Angka spektakuler ini setara dengan rata-rata 185 potensi serangan siber setiap detiknya. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 93,78% dari anomali tersebut berkaitan dengan malware yang berpotensi berkembang menjadi serangan ransomware. Dalam kondisi ini, perusahaan dituntut untuk memperkuat ketahanan seluruh infrastruktur TI demi menjaga kelangsungan bisnis dan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders).
Regulasi Tata Kelola AI: Dari Wacana Menjadi Ekspektasi Industri
Sektor regulasi di Indonesia pun mulai mengambil langkah cepat. Pada tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan panduan tata kelola AI untuk sektor perbankan. Panduan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip utama seperti keandalan, akuntabilitas, dan pengawasan manusia (human oversight), yang dirancang untuk melengkapi regulasi ketahanan siber yang sudah ada. Langkah OJK ini menegaskan bahwa tata kelola AI yang bertanggung jawab kini telah berubah dari sebatas imbauan menjadi ekspektasi standar industri.
Tantangan Ekosistem TI Hybrid & Solusi Unified IT Management
Seiring makin kompleksnya lingkungan teknologi—di mana karyawan bekerja menggunakan berbagai perangkat (endpoints), aplikasi berbasis cloud, on-premises, maupun hybrid—sistem yang terfragmentasi (siloed) menjadi ancaman tersendiri. Ketika gangguan timbul (misalnya karyawan tidak bisa mengakses aplikasi), mendiagnosis titik masalah menjadi lambat karena kurangnya visibilitas.
Di sinilah peran Unified IT Management (Manajemen TI Terpadu) menjadi sangat krusial. Dengan menghadirkan visibilitas terpadu di seluruh jaringan, aplikasi, endpoint, dan infrastruktur, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko secara proaktif serta merespons insiden secara cepat.
Hanief Bastian, Technical Manager ManageEngine Indonesia (divisi manajemen TI enterprise dari Zoho Corporation), menegaskan bahwa seiring adopsi AI yang semakin cepat, tantangan sesungguhnya bukan lagi seberapa cepat organisasi dapat menerapkan teknologi baru, melainkan seberapa bertanggung jawab dan resilien mereka mengoperasikannya.
“Resiliensi siber dan tata kelola AI yang bertanggung jawab kini tidak dapat dipisahkan dari kinerja bisnis. Pendekatan manajemen TI terpadu memberikan organisasi visibilitas dan kendali untuk mengelola risiko di tengah lingkungan yang semakin kompleks, sehingga mereka dapat berinovasi dengan percaya diri serta menjaga kepercayaan sebelum, selama, dan setelah insiden terjadi,” ungkpnya.
Menuju sasaran ekonomi digital senilai USD 180 miliar pada 2030, keunggulan kompetitif perusahaan di Indonesia tidak lagi hanya diukur dari seberapa banyak atau seberapa cepat mereka mengadopsi teknologi baru. Keunggulan hakiki akan dimiliki oleh bisnis yang mampu mengelola teknologi secara lebih cerdas, aman, dan tepercaya melalui resiliensi siber serta tata kelola AI yang kuat.
