TEKNOBUZZ – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi telah memberlakukan kebijakan baru terkait kewajiban verifikasi biometrik wajah (face recognition) untuk registrasi kartu SIM prabayar baru per 1 Juli 2026. Langkah revolusioner ini diambil pemerintah guna memperkuat keamanan ruang siber, menekan angka penipuan digital, serta memutus mata rantai industri “ternak” kartu SIM yang kerap dimanfaatkan oleh operator judi online dan penyebar spam.
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026 ini menggantikan skema pendaftaran lama yang dinilai rentan, di mana sebelumnya pelanggan cukup menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) tanpa verifikasi fisik secara langsung.
Jutaan Pelanggan Sukses Lakukan Pemindaian Wajah
Baru hitungan hari sejak diresmikan secara nasional, antusiasme dan adaptasi masyarakat terpantau cukup tinggi. Berdasarkan data per 5 Juli 2026, tercatat sudah sekitar 4,9 juta pelanggan berhasil mengaktifkan kartu SIM baru menggunakan metode biometrik wajah. Tren peralihan sistem ini juga menunjukkan performa yang solid dengan tingkat keberhasilan registrasi mencapai 83 persen.
Dalam prosesnya, sistem pemindaian wajah (liveness detection) calon pengguna akan langsung terintegrasi dan dicocokkan dengan basis data kependudukan milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika data wajah tidak sesuai dengan KTP elektronik yang terdaftar, proses aktivasi kartu SIM prabayar secara otomatis akan ditolak oleh sistem.
Dua Skema Pendaftaran: Mandiri atau Lewat Gerai
Untuk memudahkan masyarakat, seluruh operator seluler di Indonesia telah menyediakan dua jalur registrasi bagi pelanggan baru:
- Secara Mandiri (Online): Pelanggan dapat mengakses laman resmi atau aplikasi masing-masing operator (seperti Telkomsel, Indosat, Tri, XL, dll.) dari rumah. Prosesnya meliputi pengisian data diri, verifikasi kode OTP, hingga melakukan swafoto (selfie) langsung melalui kamera ponsel dengan pencahayaan yang cukup.
- Melalui Gerai Fisik: Bagi pengguna yang menemui kendala teknis atau gagal verifikasi mandiri secara berulang, mereka dapat mendatangi gerai resmi operator terdekat (seperti GraPARI atau 3Store) untuk dibantu langsung oleh petugas.
Pihak Komdigi menegaskan bahwa untuk saat ini, kebijakan wajib face recognition hanya berlaku untuk pelanggan yang membeli kartu SIM baru. Pelanggan dengan nomor lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang berbasis biometrik dan statusnya masih bersifat sukarela (voluntary) sembari pemerintah terus mengevaluasi keandalan sistem.
Antara Keamanan Siber dan Perlindungan Data
Pakar keamanan digital menilai langkah ini tidak hanya ampuh mempersempit ruang gerak pelaku cyber crime, namun juga menjadi fondasi kuat untuk integrasi ekonomi dan layanan keuangan digital yang lebih aman bagi masyarakat.
Meski demikian, implementasi ini memunculkan tantangan baru bagi pihak operator seluler yang harus meningkatkan investasi infrastruktur demi menjamin kelancaran integrasi sistem dengan Dukcapil. Di sisi lain, pemerintah memberikan jaminan ketat bahwa pengumpulan data biometrik wajah ini dilakukan sepenuhnya sesuai dengan koridor Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sehingga kerahasiaan identitas masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
