TEKNOBUZZ – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi bagian dari dinamika politik nasional, membuka ruang untuk mengevaluasi kembali perjalanan dua tahun masa jabatannya. Tidak hanya dari sisi politik dan pemerintahan, tetapi juga kontribusinya terhadap perkembangan industri teknologi dan ekonomi digital Indonesia.
Bagi industri teknologi, pertanyaan yang menarik bukan semata-mata apa yang pernah disampaikan Gibran dalam berbagai kesempatan. Lebih jauh, sejauh mana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan perubahan nyata bagi ekosistem digital nasional?
Sebab, selama menjabat Wakil Presiden, Gibran beberapa kali mengangkat isu yang sebenarnya sangat relevan dengan masa depan industri teknologi Indonesia. Mulai dari hilirisasi digital, kecerdasan buatan (AI), blockchain, pengembangan talenta digital, hingga pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
Namun, ketika masa jabatannya berakhir, menarik untuk melihat kembali apakah berbagai gagasan yang disampaikan Gibran tersebut telah meninggalkan jejak yang cukup konkret.
Hilirisasi Digital: Gagasan Strategis yang Menunggu Pembuktian
Salah satu gagasan yang cukup konsisten disuarakan Gibran adalah hilirisasi digital. Pada Mei 2025, ia menyampaikan bahwa data merupakan aset strategis yang dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru. Gibran bahkan menyebut data sebagai the new oil atau minyak baru yang dapat menentukan daya saing suatu negara.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar karena jumlah penduduk dan pengguna internet yang sangat besar. Aktivitas masyarakat di ruang digital menghasilkan data yang dapat diolah menjadi informasi bernilai ekonomi.
Gagasan ini sebenarnya memiliki relevansi besar dengan perkembangan industri teknologi nasional. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar bagi perusahaan teknologi global. Negara ini juga perlu memiliki kemampuan mengembangkan teknologi, mengolah data, membangun platform digital, serta menciptakan produk dan layanan yang memiliki nilai tambah.
Namun, hilirisasi digital bukan sekadar persoalan mengumpulkan dan mengolah data. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, mulai dari kedaulatan data, perlindungan privasi, pengembangan infrastruktur cloud, kapasitas pusat data, keamanan siber, hingga kemampuan perusahaan teknologi lokal bersaing dengan pemain global.
Di sinilah tantangan sesungguhnya berada. Gagasan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital membutuhkan ekosistem industri yang kuat. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, hilirisasi digital berisiko berhenti sebagai istilah strategis dalam berbagai pidato pemerintahan.
AI dan Blockchain: Potensi Besar, tetapi Jangan Berhenti pada Adopsi
Gibran juga beberapa kali mengangkat kecerdasan buatan, blockchain, dan robotika sebagai teknologi yang perlu dikuasai generasi muda Indonesia.
Pada Juni 2025, ia menyampaikan gagasan pemanfaatan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Teknologi tersebut dibayangkan dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola dokumen penting, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, hingga sertifikat tanah.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Universitas Kristen Satya Wacana pada Januari 2026, Gibran kembali menekankan pentingnya penguasaan AI, blockchain, robotika, dan coding sejak dini.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia melihat penguasaan teknologi sebagai salah satu fondasi daya saing Indonesia.
Akan tetapi, ada perbedaan besar antara mendorong adopsi teknologi dan membangun industri teknologi.
Indonesia memang perlu mengadopsi AI untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki pelayanan publik, dan memperkuat daya saing perusahaan. Namun, Indonesia juga harus mampu mengembangkan talenta, riset, infrastruktur komputasi, model AI, dan solusi teknologi sendiri.
Demikian pula blockchain. Teknologi ini tidak otomatis membuat pelayanan publik lebih transparan hanya karena data disimpan dalam sistem terdistribusi. Tata kelola, validitas data, interoperabilitas, keamanan, dan perlindungan informasi pribadi tetap menjadi persoalan utama.
Artinya, ukuran keberhasilan bukan seberapa sering pemerintah menyebut AI atau blockchain, melainkan seberapa jauh teknologi tersebut menghasilkan manfaat yang dapat diukur.
Infrastruktur Telekomunikasi: Persoalan yang Belum Selesai
Salah satu pernyataan Gibran yang paling relevan bagi industri telekomunikasi muncul ketika mengunjungi UKSW pada Januari 2026.
Saat itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur digital dan menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh lagi memiliki wilayah yang mengalami blank spot jaringan 4G maupun 5G.
Pernyataan ini patut mendapat perhatian. Sebab, pemerataan konektivitas masih menjadi salah satu pekerjaan besar Indonesia. Kualitas jaringan dan ketersediaan akses internet tidak hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga menentukan kemampuan masyarakat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, transaksi keuangan, dan peluang ekonomi digital.
Di sisi industri, pemerataan jaringan juga berkaitan langsung dengan kebutuhan investasi operator telekomunikasi.
Pembangunan infrastruktur membutuhkan belanja modal yang besar, terutama untuk memperluas jaringan ke wilayah dengan kepadatan penduduk rendah dan tingkat pengembalian investasi yang tidak selalu menarik secara komersial.
Karena itu, penghapusan blank spot tidak bisa hanya dibebankan kepada operator.
Dibutuhkan koordinasi pemerintah, dukungan kebijakan, ketersediaan spektrum frekuensi, infrastruktur pendukung, serta model pembiayaan yang memungkinkan pemerataan akses berlangsung secara berkelanjutan.
Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana pernyataan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi target, program lintas kementerian, dan indikator pencapaian yang jelas?
Sebab, target pemerataan 4G dan 5G tidak cukup diukur dari jumlah BTS yang dibangun. Kualitas layanan, cakupan geografis, keterjangkauan harga, serta kemampuan masyarakat memanfaatkan konektivitas juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
Persoalan Mendasar: Apa Peran Gibran dalam Kebijakan Digital Pemerintah?
Di sinilah evaluasi terhadap kontribusi Gibran menjadi lebih menarik. Pada 9 Januari 2026, dalam kegiatan evaluasi kinerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menegaskan bahwa tidak ada program maupun visi-misi tersendiri dari Wakil Presiden. Menurutnya, yang menjadi acuan adalah visi-misi dan program Presiden.
Pernyataan ini penting untuk memahami posisi institusional seorang Wakil Presiden.
Wapres bukan pemimpin pemerintahan yang memiliki agenda pembangunan terpisah dari Presiden. Pelaksanaan kebijakan nasional berada dalam kerangka kepemimpinan Presiden, sementara Wakil Presiden menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.
Karena itu, tidak tepat jika seluruh capaian atau kekurangan sektor digital selama periode pemerintahan langsung dibebankan kepada Gibran.
Namun, hal tersebut juga tidak berarti kontribusi seorang Wakil Presiden tidak dapat dievaluasi.
Publik tetap berhak mengetahui penugasan yang diberikan Presiden, agenda yang dikoordinasikan, rekomendasi yang disampaikan, serta hasil yang dihasilkan dari peran tersebut.
Dalam konteks industri digital, misalnya, apakah Gibran memiliki peran koordinasi khusus dalam pengembangan talenta AI? Apakah ia terlibat dalam percepatan pemerataan infrastruktur telekomunikasi? Apakah gagasan hilirisasi digital menghasilkan tindak lanjut kebijakan yang dapat diidentifikasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar evaluasi tidak hanya berisi kumpulan pernyataan pejabat.
Industri Digital Membutuhkan Lebih dari Sekadar Gagasan
Indonesia sedang berada dalam fase penting transformasi digital. Industri data center berkembang, kebutuhan komputasi AI meningkat, operator telekomunikasi menghadapi tuntutan investasi jaringan, sementara perusahaan teknologi lokal harus berhadapan dengan persaingan global.
Dalam situasi tersebut, Indonesia membutuhkan arah kebijakan digital yang konsisten dan dapat dieksekusi lintas pemerintahan.
Hilirisasi digital membutuhkan penguatan industri pengolahan data. Pengembangan AI membutuhkan infrastruktur komputasi dan talenta. Pemerataan konektivitas membutuhkan investasi telekomunikasi. Sementara digitalisasi pelayanan publik membutuhkan tata kelola data yang aman dan terintegrasi.
Semua persoalan tersebut saling berkaitan. Karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak bisa diukur hanya dari jumlah program digitalisasi atau banyaknya teknologi baru yang diperkenalkan pemerintah.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah produktivitas industri meningkat, apakah perusahaan teknologi lokal semakin kompetitif, apakah investasi infrastruktur bertambah, dan apakah masyarakat di wilayah yang selama ini tertinggal memperoleh akses digital yang lebih baik.
Apa yang Tertinggal dari Jejak Digital Gibran?
Dinamika politik yang kini melingkupi posisi Gibran seharusnya tidak membuat pembahasan mengenai agenda transformasi digital pemerintah ikut tenggelam.
Selama menjabat Wakil Presiden, ia telah mengangkat sejumlah isu strategis yang relevan dengan masa depan industri teknologi Indonesia. Hilirisasi digital, AI, blockchain, robotika, pengembangan talenta, dan pemerataan jaringan telekomunikasi merupakan agenda yang memang perlu diperjuangkan.
Namun, gagasan dan pernyataan politik harus dibedakan dari capaian kebijakan.
Belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa seluruh agenda tersebut merupakan program yang secara khusus dirancang, dipimpin, dan berhasil direalisasikan oleh Gibran. Sebaliknya, juga tidak tepat mengabaikan seluruh kontribusinya hanya karena sebagian besar kebijakan digital berada di bawah kementerian teknis dan koordinasi Presiden.
Pada akhirnya, evaluasi terhadap seorang Wakil Presiden bukan hanya tentang apa yang pernah ia katakan, tetapi juga bagaimana ia menjalankan mandat, mendorong koordinasi, dan menghasilkan kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi industri teknologi Indonesia, yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian figur atau perubahan konfigurasi politik. Yang lebih penting adalah kesinambungan agenda transformasi digital.
Sebab, tantangan Indonesia untuk menjadi pemain utama ekonomi digital tidak berhenti ketika seorang pejabat meninggalkan jabatannya.
Teknologi membutuhkan visi, tetapi industri membutuhkan eksekusi. Dan publik berhak mengetahui sejauh mana keduanya benar-benar berjalan.
