TEKNOBUZZ — Selama ini, pindah operator seluler hampir selalu punya satu konsekuensi yang membuat pelanggan berpikir dua kali untuk ganti nomor HP.
Masalahnya, nomor HP sekarang bukan lagi sekadar deretan angka. Nomor tersebut bisa terhubung dengan mobile banking, fintech, WhatsApp, media sosial, akun pekerjaan, layanan pemerintah, hingga berbagai mekanisme OTP dan pemulihan akun.
Maka ketika pelanggan ingin pindah operator, yang dipertaruhkan bukan hanya kartu SIM, identitas digital ikut dipertaruhkan.
Persoalan inilah yang kini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Perkara Nomor 319/PUU-XXIV/2026. Pemohon, Bisyron Wahyudi, meminta agar pengguna dapat berpindah operator seluler tanpa kehilangan nomor HP yang selama ini digunakan. Gagasan tersebut dikenal sebagai Mobile Number Portability (MNP).
Dan jika MNP benar-benar diterapkan, ada satu hal yang berpotensi membuat industri operator harus menghitung ulang strateginya, mengingat pelanggan bisa pergi tanpa harus meninggalkan nomor.
Switching Cost
Inilah poin paling penting dari gugatan MNP tersebut. Ketika pelanggan ingin pindah operator, ada biaya dan konsekuensi yang tidak selalu berbentuk uang.
Pemohon menyebutnya sebagai switching cost, contohnya:
- mengganti nomor pada rekening bank dan fintech;
- memperbarui nomor di berbagai aplikasi;
- memastikan OTP dan account recovery tetap aktif;
- menghubungi keluarga, teman, pelanggan, dan kolega;
- mengganti kartu nama serta materi bisnis;
- memberi tahu berbagai layanan yang menggunakan nomor lama.
Semakin banyak layanan yang terhubung dengan satu nomor, semakin besar pula konsekuensi ketika nomor tersebut harus diganti.
Akibatnya, pelanggan bisa saja tetap bertahan pada operator lama bukan semata karena kualitas jaringan atau harga, tetapi karena repotnya meninggalkan nomor lama.
Dalam argumentasinya, Pemohon menyebut kondisi tersebut dapat menciptakan customer lock-in dan mengurangi mobilitas pelanggan.
Namun, penting dicatat, permohonan tersebut tidak menyatakan bahwa tidak adanya MNP otomatis berarti operator melakukan monopoli atau melanggar hukum persaingan. Yang dipersoalkan adalah hambatan struktural untuk berpindah operator.
Inilah yang Bisa Membuat Operator Tidak Nyaman
Bagi pelanggan, MNP berarti kebebasan memilih. Namun bagi operator, konsekuensinya jauh lebih besar.
Jika nomor dapat dibawa ke operator lain, salah satu hambatan terbesar untuk berpindah operator hilang. Pelanggan tidak lagi harus memikirkan bagaimana dengan nasib nomer miliknya. Pertanyaan yang kemudian akan muncul bagi pelanggan adalah operator mana yang memberikan layanan paling baik?
Dalam dokumen permohonan, Pemohon berargumentasi bahwa tidak adanya MNP dapat membuat pelanggan lebih sulit berpindah dan menciptakan customer lock-in. MNP dipandang sebagai instrumen untuk mengurangi switching barrier tersebut.
Ini bukan berarti operator otomatis melakukan monopoli. Justru persoalannya lebih fundamental, seberapa mudah pelanggan menggunakan haknya untuk meninggalkan operator? Dan di situlah MNP bisa menjadi game changer.
Tak Bisa Lagi Mengandalkan “Nomor Lama” untuk Menahan Pelanggan?
Selama pelanggan harus mengganti nomor ketika pindah operator, nomor lama memiliki nilai strategis. Pelanggan yang sudah bertahun-tahun menggunakan nomor tertentu akan mempertimbangkan ulang keputusan pindah.
Bukan karena operator lama selalu lebih baik, tetapi karena biaya meninggalkannya terlalu merepotkan.
Jika MNP diterapkan, logika itu berubah. Operator harus semakin serius mempertahankan pelanggan melalui kualitas jaringan, harga, cakupan, customer service, inovasi, dan pengalaman pelanggan.
Dalam permohonannya, Pemohon secara eksplisit mengaitkan MNP dengan persaingan yang lebih contestable, sehingga kompetisi tidak bertumpu pada lock-in, tetapi pada kualitas dan layanan.
Dengan kata lain, pelanggan tidak lagi “terikat” pada nomor lama, operator harus membuat pelanggan ingin tetap tinggal.
Pelanggan Punya Alasan Kuat Membutuhkan MNP
Dari perspektif konsumen, kebutuhan terhadap MNP semakin masuk akal ketika nomor HP telah menjadi bagian dari identitas digital.
Dokumen permohonan menyebut nomor seluler kini digunakan untuk autentikasi dan pemulihan akun serta terhubung dengan layanan keuangan, perdagangan, komunikasi, dan layanan publik.
Itu sebabnya mengganti nomor bukan pekerjaan sederhana. Seseorang mungkin harus:
- memperbarui nomor rekening dan layanan perbankan;
- memastikan OTP tetap masuk;
- mengganti nomor pada fintech;
- memperbarui akun digital;
- menghubungi pelanggan dan kolega;
- mengganti kartu nama;
- memperbarui materi promosi bisnis;
- memastikan seluruh account recovery tidak bermasalah.
Untuk pengguna biasa saja sudah merepotkan, bagaimana bagi pelaku usaha. Untuk pelaku UMKM atau profesional yang nomor HP-nya sudah menjadi bagian dari identitas bisnis, konsekuensinya bisa jauh lebih besar.
Operator Akui MNP Punya Manfaat
Menariknya, isu MNP tidak sepenuhnya ditanggapi negatif oleh industri. Direktur & Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys dalam sebuah pemberitaan menyebut MNP berkaitan dengan layanan pelanggan dan mengatakan konsep tersebut telah diterapkan di sejumlah negara.
Namun ia juga menekankan bahwa implementasinya bukan sekadar memindahkan nomor karena ada ekosistem digital yang sudah terhubung dengan nomor tersebut.
Poin ini justru memperkuat satu fakta bahwa, nomor HP memang sudah terlalu penting untuk diperlakukan hanya sebagai identitas milik jaringan operator.
Karena semakin banyak layanan yang bergantung pada nomor, semakin besar pula kepentingan pelanggan untuk mempertahankannya.
MNP Bukan Berarti Operator Kehilangan Pelanggan Selamanya
Ada satu hal yang perlu diluruskan. MNP tidak berarti pelanggan bebas mengabaikan kewajiban kontraktualnya.
Dalam dokumen permohonan, MNP diposisikan sebagai mekanisme untuk memindahkan penggunaan nomor ke operator baru, sementara kewajiban pembayaran atau penalti kontraktual yang sah tetap dapat diproses sesuai hukum. Jadi, yang dipindahkan adalah nomornya, bukan kewajiban pelanggan.
Operator tetap memiliki ruang untuk mempertahankan pelanggan melalui produk dan layanan. Hanya saja, satu “senjata” berupa tingginya biaya pindah nomor tidak lagi menjadi hambatan struktural bagi konsumen.
Keamanan jadi Tantangan Terbesar
Tentu saja, MNP bukan tanpa risiko. Nomor HP saat ini berkaitan erat dengan keamanan digital. Porting fraud dan SIM swap merupakan risiko yang harus diperhitungkan.
Karena itu, implementasi MNP membutuhkan sistem keamanan yang serius, termasuk verifikasi identitas, PIN porting, notifikasi, cooling-off period, fraud monitoring, audit trail, dan mekanisme pembatalan.
Artinya, kalau MK nantinya memberikan ruang bagi MNP, pemerintah dan industri harus memastikan ada ekosistem yang menjamin agar nomor bisa dibawa dengan aman.
Negara Lain Sudah Melakukannya
Indonesia bukan negara pertama yang menghadapi persoalan tersebut. Dalam dokumen permohonan, Pemohon merujuk data ITU yang mencatat MNP telah tersedia atau diwajibkan di berbagai negara, termasuk Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, India, dan sejumlah negara Eropa. Indonesia disebut belum mewajibkan MNP dalam data ITU 2024.
Australia bahkan telah menerapkan MNP secara nasional sejak 2001. Singapura juga memiliki mekanisme portability dalam pasar selulernya.
Jadi, perdebatan Indonesia bukan lagi sekadar “Apakah MNP mungkin dilakukan?” Melainkan “Kapan dan dengan desain seperti apa MNP diterapkan?”
Menunggu Putusan MK
Pada awal perkara, Pemohon menguji sejumlah ketentuan UU Telekomunikasi. Namun setelah perbaikan permohonan pada 16 September 2026, objek pengujian difokuskan pada Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1).
MK mencatat Pasal 19 berkaitan dengan kebebasan pengguna memilih jaringan telekomunikasi, sedangkan Pasal 23 ayat (1) berkaitan dengan sistem penomoran. Pemohon meminta sistem penomoran tersebut, khusus untuk jaringan bergerak seluler, menjamin kemampuan pengguna mempertahankan nomor ketika berpindah operator.
Perkara tersebut masih dalam proses. MK menyatakan permohonan yang telah diperbaiki akan dilaporkan kepada hakim konstitusi lainnya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
Jika MNP Terwujud, Operator Harus Bertarung dengan Cara Berbeda
Inilah bagian yang paling penting. Selama ini pelanggan berpindah operator dengan membawa satu konsekuensi besar yakni nomornya tertinggal.
MNP membalik logika tersebut karena pelanggan bisa tetap membawa nomor lamanya. Yang ditinggalkan hanya operatornya.
Bagi pelanggan, itu berarti pilihan menjadi lebih nyata. Bagi operator, itu berarti loyalitas pelanggan harus benar-benar diperoleh.
Bukan karena pelanggan takut kehilangan nomor, bukan karena pindah operator merepotkan. Tetapi karena operator memang memberikan jaringan, harga, kualitas layanan, dan pengalaman yang membuat pelanggan ingin bertahan.
Karena itu, gugatan MNP ini sebenarnya bukan sekadar perkara tentang nomor telepon. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang memiliki kendali atas identitas digital pengguna: sistem operator atau konsumen.
Dan jika nomor HP memang sudah menjadi bagian dari identitas digital seseorang, ada pertanyaan yang semakin sulit dihindari:
