TEKNOBUZZ – Hasil negosiasi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang memperbolehkan data pribadi masyarakat RI bebas berpindah ke AS dinilai dapat mengancam kedaulatan dan keamanan data Indonesia.
Menurut Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja hal ini akan menjadi masalah besar bagi Indonesia karena tidak hanya menyangkut soal keamanan data tapi juga kelangsungan industri.
“Ini seperti kita menggadaikan keamanan data pribadi kita, buat apa kita bicara soal keamanan dan kedaulatan data kalau ada kebijakan ini,” tegas Ardi.
Terkait kemampuan dalam pengelolaan data, Ardi mengingatkan bahwa Amerika kerap menjadi target peretasan global dan kewalahan dengan banyaknya peretasan yang terjadi di sana. Ardi secara khusus menyoroti ketidaksiapan Amerika Serikat dalam hal perlindungan data secara nasional.
“Kalau Amerika sering jebol dan kerap terjadi peretasan, lantas apa yang bisa dijanjikan terhadap keamanan data kita,” kata Ardi.
Di Amerika sendiri disampaikan Ardi sedang terjadi gerakan-gerakan di Industri yang ingin menarik kem bali data-data perusahaan agar dikelola kembali didalam data center perusahaan itu sendiri (on premise). Yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini justru melawan arah dengan apa yang terjadi di Amerika dan secara global seperti di Eropa.
Ardi juga menegaskan AS tidak memiliki undang-undang federal terkait perlindungan data pribadi. Hal ini sangat berisiko untuk data warga negara Indonesia yang berpindah ke luar negeri, khususnya AS. “Siapa yang bisa menjamin kalau data warga Indonesia bocor di Amerika? Cara menuntutnya bagaimana?” tegas Ardi.
