TEKNOBUZZ — Wacana pemerintah membagikan smartphone (HP) gratis untuk mengurangi jumlah masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan atau unbanked memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran kebijakan. Apakah ketiadaan perangkat merupakan hambatan utama inklusi keuangan, atau justru persoalan akses perbankan, biaya transaksi, dan literasi keuangan?
Statista memperkirakan jumlah pengguna smartphone di Indonesia mencapai 214,3 juta orang pada 2025. Angka ini menunjukkan luasnya basis pengguna smartphone, meskipun tidak menggambarkan secara spesifik kepemilikan perangkat pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sumber: Statista.
Karena itu, tingginya penetrasi smartphone tidak otomatis berarti seluruh masyarakat miskin telah memiliki perangkat yang memadai. Namun, data nasional tersebut juga belum cukup untuk membenarkan pembagian HP secara luas tanpa pemetaan kebutuhan calon penerima.
Bukan sekadar persoalan perangkat
Kepemilikan smartphone dan inklusi keuangan merupakan dua hal yang berkaitan, tetapi tidak identik. Seseorang bisa memiliki smartphone tanpa rekening bank, sementara orang yang sudah mempunyai rekening belum tentu aktif menggunakannya.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis OJK, LPS, dan BPS mencatat indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93,61%, sedangkan indeks literasi keuangan mencapai 69,57%. Indeks tersebut mencakup sektor jasa keuangan yang lebih luas, bukan hanya kepemilikan rekening bank. Sumber: OJK.
Kesenjangan antarkelompok juga terlihat. Indeks inklusi keuangan di perkotaan mencapai 95,47%, dibandingkan 90,39% di perdesaan. Sementara itu, indeks literasi keuangan masing-masing sebesar 72,54% dan 64,42%.
Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan inklusi keuangan memiliki dimensi geografis dan pendidikan, selain akses teknologi.
Sebelum membagikan perangkat, pemerintah perlu mengetahui berapa banyak calon penerima yang benar-benar tidak memiliki smartphone, berapa yang sudah memiliki perangkat tetapi belum mempunyai rekening, serta berapa yang mempunyai rekening tetapi jarang bertransaksi.
Pemetaan ini menentukan instrumen yang dibutuhkan. Bantuan perangkat mungkin relevan bagi kelompok pertama, sedangkan kelompok lainnya mungkin lebih membutuhkan kemudahan pembukaan rekening, akses layanan perbankan, atau edukasi keuangan.
Mengapa tidak memperkuat rekening dan pembayaran digital?
Jika tujuan pemerintah adalah meningkatkan kepemilikan rekening bank, hambatan pembukaan rekening perlu diatasi secara langsung. Jika tujuannya meningkatkan penggunaan transaksi digital, penguatan pembayaran digital juga layak dipertimbangkan.
Dompet digital dapat mempermudah pembayaran elektronik, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan fungsi rekening bank. Karena itu, peningkatan penggunaan dompet digital saja belum tentu memenuhi target pembukaan rekening perbankan.
Sebaliknya, apabila masyarakat sudah mempunyai smartphone dan rekening tetapi belum aktif bertransaksi, pemerintah dapat mengevaluasi kemudahan pembayaran, akses setor dan tarik tunai, edukasi, serta integrasi layanan keuangan dengan kebutuhan sehari-hari.
Dengan kata lain, kebijakan harus mengikuti penyebab masalah, bukan mengasumsikan bahwa semua kelompok unbanked membutuhkan solusi yang sama.
Menguji biaya dan manfaat
Distribusi smartphone dalam skala besar juga membawa konsekuensi anggaran.
Sebagai ilustrasi, apabila 25,1 juta orang menjadi sasaran dan harga pengadaan diasumsikan Rp1 juta per perangkat, kebutuhan anggaran mencapai Rp25,1 triliun. Angka ini merupakan simulasi, bukan anggaran resmi pemerintah, dan belum memperhitungkan konektivitas, distribusi, dukungan teknis, serta edukasi pengguna.
Pemerintah perlu membandingkan biaya tersebut dengan manfaat tambahan yang diperoleh. Jika sebagian calon penerima sudah memiliki smartphone yang layak, pemberian perangkat baru belum tentu menghasilkan peningkatan inklusi keuangan yang sebanding dengan biayanya.
Salah satu pendekatan yang dapat diuji adalah bantuan perangkat secara terarah, disertai program pembukaan rekening dan edukasi keuangan. Pemerintah juga dapat menjalankan proyek percontohan untuk membandingkan hasil penerima bantuan smartphone dengan kelompok yang memperoleh akses rekening dan edukasi tanpa perangkat baru.
Evaluasi tersebut dapat membantu mengukur apakah bantuan perangkat benar-benar memberikan dampak tambahan dan apakah biaya per penerima yang berhasil mengakses layanan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
Ukuran keberhasilan harus jelas
Jumlah perangkat yang dibagikan dan rekening yang dibuka hanya menunjukkan keluaran program, bukan keberhasilan akhirnya.
Pemerintah perlu mengukur berapa banyak penerima yang berhasil membuka rekening, mengaktifkannya, melakukan transaksi yang relevan, dan terus menggunakannya. Evaluasi juga perlu memperhitungkan keamanan digital agar perluasan akses tidak meningkatkan kerentanan terhadap penipuan atau penyalahgunaan data.
Sebelum menetapkan skala program, pemerintah perlu memublikasikan dasar data kebutuhan perangkat, kriteria penerima, perkiraan biaya, dan indikator keberhasilannya.
Pada akhirnya, tingginya penetrasi smartphone tidak berarti bantuan perangkat pasti tidak diperlukan. Namun, kebijakan distribusi HP dalam skala luas memerlukan bukti bahwa ketiadaan perangkat memang menjadi hambatan utama bagi kelompok sasaran.
Pertanyaan kebijakannya bukan berapa banyak HP yang bisa dibagikan, melainkan berapa banyak masyarakat yang benar-benar memperoleh akses dan manfaat berkelanjutan dari layanan keuangan formal berkat program tersebut.
