TEKNOBUZZ – Lanskap industri telekomunikasi Indonesia yang kini mengerucut pada tiga pemain besar—Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan entitas baru XLSmart—akan diuji dalam lelang spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz mendatang. Spektrum ini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan aset strategis untuk mempertahankan dominasi pasar.
Para analis melihat bahwa Telkomsel kemungkinan akan agresif untuk memperkuat kepemimpinan infrastrukturnya, sementara entitas hasil merger XL-Smart membutuhkan spektrum tambahan untuk menyatukan jaringan mereka secara efisien. Di sisi lain, Indosat tetap menjadi pesaing tangguh yang butuh memastikan kapasitas data mereka cukup untuk melayani basis pelanggan yang terus tumbuh.
Tantangan terbesarnya bukan hanya pada nilai penawaran (bid), tetapi pada komitmen pembangunan jaringan yang dipersyaratkan pemerintah guna menghapus blank spot di seluruh pelosok nusantara.
Tentunya lelang spektrum kali ini menjadi unik karena peta persaingan telah berubah total. Jika sebelumnya pasar terfragmentasi, kini kita melihat pertarungan tiga kekuatan besar dengan motif yang berbeda-beda:
Sebagai market leader, Telkomsel memiliki beban untuk mempertahankan kualitas layanan premiumnya. Mereka membutuhkan pita 700 MHz untuk memperkuat cakupan 5G di wilayah luar Jawa secara efisien. Dengan jangkauan frekuensi rendah, mereka bisa mengurangi jumlah BTS yang harus dibangun untuk mencakup area seluas satu kecamatan.
Secara finansial, Telkomsel memiliki nafas paling panjang. Mereka kemungkinan akan menjadi penawar agresif untuk memastikan pesaing tidak mendapatkan porsi yang bisa mengancam dominasi mereka di daerah rural.
Sementara itu, bagi entitas hasil penggabungan XL Axiata dan Smartfren, lelang ini adalah ujian pertama sinergi mereka. Pasca-merger, tantangan utama XLSMART adalah integrasi jaringan yang kompleks. Tambahan spektrum, terutama di 2,6 GHz, akan menjadi “obat instan” untuk meningkatkan kapasitas data di wilayah perkotaan tanpa harus menunggu proses optimasi jaringan lama selesai sepenuhnya.
XLSMART harus menyeimbangkan antara biaya lelang yang mahal dengan beban biaya integrasi internal yang sedang berjalan. Jika gagal mendapatkan blok spektrum yang signifikan, narasi “kekuatan baru” mereka bisa meredup di mata investor.
Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) akan menjadi penantang yang sangat agresif. IOH sangat fokus pada pertumbuhan basis pengguna. Untuk menjaga kecepatan data bagi jutaan pelanggan barunya, mereka butuh tambahan kapasitas di pita lebar (2,6 GHz).
Kemungkinan besar IOH akan bermain lebih taktis. Mereka mungkin tidak mengejar status sebagai penawar tertinggi di semua blok, tetapi akan mengincar blok-blok strategis yang paling pas dengan infrastruktur yang sudah mereka miliki saat ini.
Tantangan BHP
Isu Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi telah menjadi “kerikil” bagi industri telekomunikasi Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Di tengah upaya pemerintah mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi, para operator seluler mulai menyuarakan alarm mengenai keberlanjutan bisnis mereka.
Secara historis, beban regulasi (regulatory charge) yang ideal di tingkat global berada di kisaran 5% hingga 10% dari pendapatan kotor (gross revenue). Namun, di Indonesia, angkanya telah merangkak naik. Saat ini, total beban regulasi (termasuk BHP frekuensi, biaya USO, dan biaya perizinan lainnya) bagi operator besar di Indonesia dilaporkan telah menyentuh angka 12% hingga 13%.
Sementara tarif layanan data di Indonesia termasuk yang termurah di dunia, pertumbuhan pendapatan operator (yield) cenderung stagnan atau melambat. Di sisi lain, biaya BHP frekuensi bersifat tetap dan sering kali memiliki klausul kenaikan berkala, sehingga memakan margin keuntungan (EBITDA).
Operator pun tidak hanya membayar “sewa” frekuensi, tetapi juga harus berinvestasi besar-besaran untuk infrastruktur fisik (BTS, fiber optik) agar frekuensi tersebut bisa digunakan.
Jika dalam lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz mendatang pemerintah tetap menetapkan harga dasar (reserve price) yang tinggi, ada beberapa risiko sistemik yang mengintai.
Operator akan menjadi sangat selektif. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membeli perangkat BTS 5G akan terserap untuk membayar lisensi frekuensi. Akibatnya, 5G hanya akan tersedia di kota-kota besar (Jakarta, Surabaya, Medan), sementara daerah sub-urban dan rural tetap tertinggal.
Untuk menutupi biaya operasional yang membengkak akibat BHP, operator sulit menurunkan harga paket data. Bahkan, ada kemungkinan harga akan disesuaikan naik secara halus melalui pengurangan skema promo, yang pada akhirnya membebani daya beli masyarakat digital.
Belajar dari kasus di beberapa negara lain, harga frekuensi yang terlalu mahal dapat membuat operator enggan ikut lelang. Jika frekuensi tidak laku, pemerintah justru kehilangan potensi PNBP secara total, dan spektrum tersebut menjadi sumber daya yang mubazir (idle).
Lelang kali ini bukan lagi soal siapa yang punya uang paling banyak, tapi siapa yang paling cerdas menempatkan taruhan di tengah ketatnya margin industri yang baru saja terkonsolidasi.
Di sisi lain, spektrum frekuensi bukanlah “komoditas tambang” yang sekali ambil habis, melainkan “jalan raya digital”. Menarik pajak tinggi di gerbang masuk (BHP) hanya akan membuat kendaraan (investasi) enggan lewat.
