TEKNOBUZZ – Kondisi industri telekomunikasi dan masa depan ekosistem digital nasional menjadi sorotan utama dalam rangkaian Indonesia Digital Festival (ID FEST) 2026 yang digelar oleh TEKNOBUZZ ID (PT Teknobuzz Inovasi Digital) bersama Technologue ID, Hybrid, dan Telko ID. Acara ini mencakup dua agenda utama, yakni Indonesia Digital Outlook 2026 bertema “From Policy to Practice: Shaping Indonesia’s Digital Future” serta penganugerahan Anugerah Teknologi Indonesia (ATI) 2026.
Melalui Indonesia Digital Outlook 2026, para pemangku kepentingan mulai dari regulator, asosiasi industri, pengamat digital, hingga pelaku industri digital berkumpul untuk membahas kondisi krusial industri telekomunikasi Indonesia yang tengah menghadapi tekanan berat, di tengah tuntutan pembangunan infrastruktur digital yang terus meningkat.
Indra Khairuddin, Editor-in-Chief Teknobuzz ID sekaligus Ketua Penyelenggara Indonesia Digital Outlook 2026 dan ID FEST 2026, menegaskan bahwa industri telekomunikasi sebagai tulang punggung transformasi digital nasional saat ini berada dalam kondisi yang tidak ideal.
“Industri penopang utama transformasi digital kita, yaitu telekomunikasi dan infrastruktur, sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Penurunan margin usaha, beban regulasi yang tinggi, serta persaingan global yang tidak simetris membuat industri kita seolah sesak napas, padahal dituntut untuk terus berlari kencang,” ujar Indra saat membuka forum di Habitate Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Menurut Indra, forum ini secara khusus dirancang untuk melampaui diskusi normatif dan mendorong langkah nyata di lapangan.
“Kita tidak lagi membutuhkan kebijakan yang indah di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah regulasi yang menjadi insentif, bukan beban. Kedaulatan digital harus diwujudkan tanpa mematikan inovasi, dan Green Digital Economy harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar biaya tambahan,” tegasnya.
Paradoks Ekonomi Digital Indonesia
Dalam sesi panel, Dyah Ayu, Peneliti Ekonomi dari CELIOS, memaparkan bahwa meskipun Indonesia dikategorikan sebagai ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan proyeksi GMV yang terus melonjak, terdapat tantangan besar dalam hal inovasi dan kualitas SDM.
“Kita menghadapi fenomena paradoks, yaitu konsumsi data dan GMV digital meningkat pesat, namun Indonesia masih terhambat stagnasi inovasi. Saat ini kita berada di peringkat ke-55 dari 139 negara dalam Global Innovation Index (GII). Hal ini berakar pada rendahnya investasi pendidikan dan anggaran R&D yang hanya sebesar 0,28% dari PDB,” jelas Dyah.
Dyah menekankan bahwa pembahasan mengenai AI dan Smart City akan kehilangan relevansinya jika fondasi konektivitas dan kualitas talenta digital tidak diperkuat.
Pandangan mendalam disampaikan oleh Teguh Prasetya, Ketua Bidang Industri dan Kemandirian IoT, AI & Big Data MASTEL (TRIOTA). Ia menyoroti perubahan lanskap teknologi yang sangat cepat di tahun 2026, termasuk mulai beroperasinya layanan 5G FWA secara komersial dan persaingan ketat satelit LEO.
“Tahun 2026 adalah titik krusial. Kita melihat adopsi teknologi seperti 5G FWA yang menargetkan 5 juta rumah dan adopsi AI yang tumbuh masif. Namun, kesehatan industri telekomunikasi adalah prasyarat mutlak. Jika beban biaya frekuensi dan regulasi tidak segera dievaluasi agar lebih adaptif terhadap model bisnis baru, seperti perubahan aturan TKDN yang kini berbasis pembobotan faktor produksi, maka cita-cita Indonesia Digital 2045 hanya akan menjadi angan-angan. Industri harus diberi ruang bernapas agar mampu berinvestasi pada infrastruktur masa depan,” tegas Teguh.
Pemerintah Dorong Ekosistem Digital Berdaulat
Dari sisi pemerintah, Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), menyampaikan bahwa pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi industri dan tengah menyiapkan pendekatan regulasi yang lebih adaptif melalui kerangka kerja yang komprehensif.
“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, kita memerlukan ekosistem digital yang berdaulat dan terpercaya. Pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (DJED) Komdigi menerapkan 6C Framework, mulai dari Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, hingga Catalysis. Tujuannya untuk memastikan kebijakan tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga menjadi akselerator bagi pelaku industri dan startup lokal,” jelas Sonny.
Sonny juga menekankan pentingnya kepercayaan sebagai fondasi baru dalam ekonomi digital Indonesia.
Connectivity dan Data Center sebagai Fondasi Ekonomi Digital
Sementara itu, Merza Fachys, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), menegaskan bahwa peran operator telekomunikasi jauh melampaui penyedia layanan semata.
“Connectivity adalah peran strategis operator. Tanpa konektivitas, seluruh ekosistem digital tidak akan berjalan. Di tengah pendapatan yang tertekan, operator tetap diwajibkan berinvestasi besar untuk menjaga dan memperluas jaringan,” ujar Merza.
Sorotan juga tertuju pada peran strategis industri data center. Hendra Suryakusuma, Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), menyebut data center sebagai pilar utama transformasi digital nasional.
“Transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Dengan proyeksi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai GMV US$350 miliar pada tahun 2030, peran infrastruktur pusat data menjadi krusial sebagai elemen dasar ekosistem tersebut,” pungkas Hendra.
Forum yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan seperti ATSI, Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison, XLSMART, Telkomsel, ASUS Indonesia, DANA dan AXIOO ini menargetkan penyusunan White Paper. Dokumen rekomendasi kebijakan ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah untuk memastikan arah pembangunan Indonesia Digital 2045 tetap sesuai jalur.
