TEKNOBUZZZ – Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi (MBG) yang belum lama terjadi di Indonesia, mengungkap persoalan yang jauh melampaui dapur, bahan baku, atau individu pelaksana. Peristiwa ini menunjukkan kegagalan mendasar dalam sistem pengawasan kebijakan publik berisiko tinggi.
“Dalam skema distribusi pangan massal yang menyasar anak-anak, pendekatan inspeksi manual dan pengawasan periodik tidak lagi sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi. Keselamatan publik, terlebih keselamatan anak, tidak dapat dikelola dengan asumsi, niat baik, atau kepercayaan personal semata,” ujar Tommy Tamtomo, APIC Safety & Security, Pembina Jakarta Rescue kepada Teknobuzz ID.
Untuk itu, menurut Tommy, Kerangka People–Process–Technology seharusnya menjadi fondasi tata kelola.
“Internet of Things (IoT) dan LoRaWAN memungkinkan pengawasan melekat melalui sensor suhu, waktu, dan kelembaban, serta pelacakan distribusi secara real-time dari hulu ke hilir. Namun teknologi tidak pernah berdiri sendiri. Faktor penentu tetap berada pada perilaku manusia dan kematangan proses, bagaimana alarm direspons, SOP dipatuhi, peran dipisahkan, dan penyimpangan dilaporkan dalam budaya just culture. Tanpa itu, teknologi hanya menjadi lapisan kosmetik dalam sistem yang rapuh,” jelas Tommy.
Definisi Konseptual Primitivisme Proses
Primitivisme proses merujuk pada kondisi ketika mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pengambilan keputusan masih mengandalkan pendekatan manual, periodik, dan retrospektif, sementara skala, kompleksitas, dan dampak sistem yang diawasi telah bersifat modern dan masif. Ketimpangan ini menciptakan kerentanan struktural, bahkan ketika para pelaksana bekerja dengan itikad baik.
“Konsep ini tidak ditujukan untuk menyalahkan individu atau petugas lapangan. Primitivisme proses adalah kritik terhadap ketidakselarasan antara tingkat kematangan proses dan tingkat risiko yang dikelola. Dalam tata kelola modern, kondisi ini dikenal sebagai process maturity mismatch, yakni situasi ketika sistem pengawasan tertinggal jauh dari realitas operasional,” ungkap Tommy.
Manifestasi Primitivisme Proses
Lebih lanjut Tommy menyatakan bahwa, primitivisme proses tercermin dalam pola pengawasan yang baru bereaksi setelah insiden terjadi.
“Tindakan korektif bersifat reaktif, bukan preventif. Sistem sangat bergantung pada laporan manual dan verifikasi ad-hoc, sehingga rentan terhadap keterlambatan, distorsi informasi, dan bias kepentingan,” ucapnya.
Ketiadaan data real-time membuat pengambil kebijakan bekerja dalam kondisi minim visibilitas. Sementara penelusuran tanggung jawab menjadi kabur karena tidak adanya jejak digital yang objektif.
“Dalam kondisi ini, pengawasan sering kali berbasis kepercayaan, bukan akuntabilitas. Ketika insiden muncul, respons menjadi lambat karena tidak tersedia mekanisme peringatan dini yang terintegrasi. Semua ini menunjukkan bahwa proses pengawasan tidak lagi sebanding dengan risiko yang dihadapi,” papar Tommy.
Dampak terhadap Kebijakan PublikDalam program publik berisiko tinggi seperti pangan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan, menurut Tommy, primitivisme proses menimbulkan dampak kebijakan yang serius. Deviasi kecil cenderung dinormalisasi karena tidak terdeteksi sejak dini.
“Moral hazard meningkat di tingkat vendor maupun operator akibat lemahnya pengawasan berbasis bukti. Penelusuran tanggung jawab menjadi sulit, sehingga pembelajaran kebijakan tidak pernah tuntas. Insiden yang seharusnya dapat dicegah berkembang menjadi kejadian massal dengan korban luas,” pungkasnya.
Pada titik ini, niat baik penyelenggara dikalahkan oleh keterbatasan sistem. Tanpa reformasi proses, perbaikan di level individu hanya bersifat sementara dan reaktif. Posisi dalam Kerangka People–Process–TechnologyTommy menegaskan, dalam kerangka People–Process–Technology, primitivisme proses muncul ketika elemen process menjadi titik lemah yang meruntuhkan keseluruhan sistem.
“People bekerja di bawah tekanan tinggi tanpa dukungan sistem yang memadai, sehingga rentan terhadap kelelahan dan kesalahan. Process hadir dalam bentuk SOP, tetapi tidak “hidup” karena tidak diverifikasi secara berkelanjutan dan tidak terhubung dengan data nyata,” sambungnya.
Menurut Tommy, teknologi yang tersedia, namun belum dimanfaatkan sebagai instrumen governance yang mengikat perilaku dan proses secara objektif.
“Ketika proses gagal, teknologi berubah menjadi aksesoris mahal, dan manusia dipaksa menanggung risiko yang seharusnya dikelola oleh sistem,” ungkapnya.
Arah Reformasi Kebijakan
Menurut Tommy, reformasi kebijakan harus diarahkan pada de-primitivisasi proses.
“Pengawasan real-time berbasis IoT memungkinkan deteksi dini penyimpangan. Integrasi traceability end-to-end memastikan setiap tahap rantai pasok dapat diaudit secara objektif. Pengawasan perilaku melalui pencatatan respons dan kepatuhan SOP memperkuat akuntabilitas manusia dalam sistem,” tegas Tommy.
Tommy menambahkan, pergeseran dari trust-based oversight menuju evidence-based governance menjadikan data sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Seluruhnya perlu diperkuat dengan standar nasional tingkat kematangan proses yang sebanding dengan skala risiko layanan publik.
Menurut Tommy, Negara Indonesia wajib memastikan bahwa tingkat kematangan proses pengawasan sejalan dengan risiko kebijakan publik yang dijalankan.
“Penggunaan mekanisme pengawasan manual dan retrospektif pada sistem berisiko tinggi harus diakui sebagai primitivisme proses dan direformasi secara sistemik. Konsep ini penting karena tajam namun netral, tidak menyerang individu, dan mengarahkan diskursus pada solusi struktural. Dalam kebijakan publik, kemajuan sejati bukan diukur dari seberapa modern teknologinya, melainkan dari seberapa dewasa proses pengawasannya,” tutup Tommy.
