TEKNOBUZZ – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi meluncurkan Program Kampung Internet 2025 untuk memperluas akses internet hingga pelosok desa. Sebanyak 1.194 titik penerima manfaat akan dibangun di lima provinsi, dengan tahap awal mencakup 307 titik di Sumatera Utara.
Peresmian perdana ini berlangsung di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara seperti dikutip dari situs resmi Komdigi. Program ini menghadirkan jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer yang diharapkan mampu mempercepat pemerataan layanan broadband nasional.
Acara peresmian tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, perwakilan industri telekomunikasi, dan masyarakat Desa Kramat Gajah.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dalam keterangan resminya, menegaskan pentingnya konektivitas digital di desa.
“Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat. Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” ujar Meutya.
Selain Sumatera Utara, program ini juga akan menyasar provinsi NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten pada tahun 2025. Langkah ini mendukung target RPJMN 2025–2029, yakni penetrasi broadband rumah tangga 50 persen, jaringan fiber optik menjangkau 90 persen kecamatan, serta kecepatan layanan internet 100 Mbps pada 2029.
Meutya mengungkapkan bahwa saat ini baru 21% rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Karena itu, program Kampung Internet 2025 menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pencapaian target nasional.
Baca juga: Komdigi Berkomitmen Ciptakan Ruang Digital Aman Bagi Masyarakat!
Dalam kesempatan tersebut, Kemkomdigi juga menyerahkan bantuan alat laboratorium fiber optik kepada SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Fasilitas ini akan dipakai untuk pelatihan guru dan siswa agar siap menjadi tenaga terampil di bidang jaringan digital.Program ini terlaksana melalui kolaborasi Kemkomdigi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
“Untuk membangun konektivitas, kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus bergandengan tangan,” tutup Meutya.
