TEKNOBUZZ – Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) kian pesat dan kini menjadi pusat perhatian dunia, termasuk Indonesia. Sejauh ini, teknologi AI bisa membantu manusia dalam menyelesaikan kegiatannya dan telah digunakan di berbagai sektor industri. Mulai dari industri teknologi, manufaktur, otomotif, kesehatan, dan lainnya sudah mengadopsi teknologi AI.
Namun, terkadang AI disalahgunakan banyak pihak untuk berbagai tindakan kriminal, seperti penipuan dan lainnya. Untuk itu perlu ada regulasi di semua negara di dunia ini untuk mengatur AI dan melindungi manusia dari ancaman AI yang disalahgunakan atau Dark AI.
Pasalanya, regulasi AI mampu menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi sambil melindungi masyarakat dari risiko-risiko yang ada. Regulasi yang baik tidak hanya membatasi dampak negatif AI, tetapi juga membuka peluang untuk pemanfaatan teknologi ini secara lebih bertanggung jawab, aman, dan inklusif.
Di tengah dominasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia dituntut untuk tidak sekadar menjadi konsumen, melainkan turut menentukan arah ekosistem AI global. Mengingat Amerika Serikat dan Tiongkok sudah memiliki regulasi yang mengatur AI. Sementara di Indonesia sendiri belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang AI.
Indonesia Tidak Boleh Jadi Pengguna AI Saja
Untuk itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, seperti diterbitkan situs resmi Komdigi, menegaskan pentingnya peran Indonesia di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dalam penguasaan teknologi AI.
“Kita telah menyaksikan arm race antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kalau kita terlambat masuk, maka negara-negara Global South, termasuk Indonesia, hanya akan jadi konsumen. Itu yang terjadi pada regulasi nuklir dan ruang angkasa, aturan hanya ditentukan negara maju,” ujar Nezar seperti diterbitkan situs resmi Komdigi.
Baca juga: Deepfake Naik 550%, Kemkomdigi Desak Platform Global Hadirkan Fitur Cek Konten AI
Menurut Nezar, Indonesia sudah mengambil langkah awal dengan menggandeng UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
“Indonesia telah menjadi negara pertama di ASEAN yang merampungkan dokumen readiness assessment adopsi AI yang dipromosikan UNESCO. Dokumen ini menyatakan kita punya potensi besar, tapi adopsi teknologinya harus dipacu,” jelasnya.
Pemerintah juga sedang menyiapkan national roadmap for AI yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden pada awal tahun depan.
Dalam forum AI for Sustainable Future di Jakarta, Nezar memaparkan empat pilar pengembangan AI di Indonesia: penguatan kolaborasi, mitigasi risiko, inovasi, serta peningkatan riset dan pengembangan (R&D). Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengawasan risiko.
“Yang kita butuhkan pada tahap ini adalah bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan juga mengamati risiko-risiko yang akan muncul dari pengembangan AI di tingkat global,” paparnya.
Tantangan dan Ancaman Risiko
Nezar menyoroti potensi penyalahgunaan AI generatif, seperti deepfake dan disinformasi, yang dapat mengganggu ruang publik. “Banyak sekali video manipulasi yang digunakan untuk misinformasi, disinformasi, bahkan propaganda. Jadi kita memang harus betul-betul waspada,” ungkapnya.
Nezar menambahkan, Indonesia perlu mengambil pelajaran dari berbagai regulasi dunia, seperti AI Act dari Uni Eropa, Executive Order dari Amerika Serikat, dan regulasi ketat dari Tiongkok. Hal ini penting agar regulasi dan inovasi dapat berjalan seimbang.
Peningkatan R&D sebagai Fondasi
Saat ini, tingkat R&D (Research and Development) Indonesia masih sekitar 0,24 persen dari PDB. Pemerintah menargetkan peningkatan hingga 1 persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kita punya komitmen untuk meningkatkan R&D sampai 1 persen sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi,” kata Nezar.
Nezar berharap agar pengembangan AI di Indonesia berbasis pada kolaborasi dan tanggung jawab. “Besar harapan kami agar kegiatan ini terus dilakukan sebagai wadah untuk memperkuat kolaborasi, guna membangun ekosistem artificial intelligence Indonesia yang etis, bertanggung jawab, dan mandiri ke depan,” tandasnya.
