TEKNOBUZZ – Pemerintah Republik Indonesia (RI) resmi menjalin kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mempercepat transformasi layanan pemerintahan berbasis digital. Langkah ini tak hanya menekankan integrasi teknologi, tetapi juga upaya menutup kesenjangan digital yang masih dialami jutaan masyarakat Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dalam situs Komdigi, menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia adalah skala dan kompleksitas wilayah.
“Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga. Dengan 280 juta penduduk, masih ada sekitar 50 juta masyarakat yang belum memiliki akses digital,” ujar Meutya seperti dikutip situs resmi Komdigi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Unit baru ini diharapkan menjadi motor utama dalam merancang dan mengimplementasikan layanan publik digital secara lebih merata.
“Negara harus bermigrasi karena masyarakat menginginkannya, dan pemerintah wajib memberikan layanan terbaik,” tegas Meutya.
Baca juga: Deepfake Naik 550%, Kemkomdigi Desak Platform Global Hadirkan Fitur Cek Konten AI
Sementara itu, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan, Abdulla Nasser Lootah, menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dalam transformasi digital. Ia mencontohkan inisiatif Zero Bureaucracy yang telah dijalankan UEA sejak 1990-an.
“Kami mencapai era digital dengan UEA Pass dan UAE Wallet, yang kini digunakan seluruh masyarakat untuk menyimpan dokumen dan mengakses layanan secara aman,” jelas Abdulla.
Selain digitalisasi pemerintahan, kolaborasi Indonesia-UEA juga diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia. Salah satu agenda besarnya adalah mencetak 10 juta talenta coder dalam tiga tahun ke depan, sebuah target ambisius yang diharapkan mendukung peta jalan ekonomi digital Indonesia.
Dengan kerja sama ini, Indonesia berpeluang belajar dari keberhasilan UEA yang lebih dulu mencapai transformasi digital, sekaligus mempercepat langkah dalam menutup jurang kesenjangan akses teknologi di dalam negeri.
